160 x 600
160 x 600

Tren Negatif Kepemimpinan, Korupsi dan Kepada Daerah

KORUPSI DAN KEPALA DAERAH (Tren Negatif Kepemimpinan)

Oleh: Wawan Sopiyan*

Hingga hari ini, sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 16 Tahun yang lalu sudah 100 kepala daerah ditangkap KPK. Korupsi ditetapkan juga sebagai “Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)”, namun dari tahun ke tahun jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi bukannya semakin berkurang tetapi bertambah.

Mari mengingat kembali, Sebelum Pilkada digelar secara langsung, media televisi dan surat kabar jarang sekali dihiasi penangkapan kepala daerah oleh pihak berwajib. Setelah pilkada digelar secara langsung diiringi juga perkembangan teknologi informasi yang canggih, sumber informasi semakin banyak dan kini kita semakin sering menyaksikan kepala daerah jadi pesakitan mengenakan rompi orange. Sepanjang 2018 ini KPK telah menangkap 26 Kepala daerah. atau sejak berdirinya KPK sudah ada 100 kepala daerah yang ditangkap KPK. selanjutnya kita tidak tahu, yang pasti ini adalah alarm bagi kepala daerah agar lebih amanah dalam mengemban jabatan. Mari mengingat kembali bagaimana KPK bekerja, data dan fakta telah tersaji.

Pada era Presiden BJ Habibie yang UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN di Syahkan. undang-undang ini kemudian disebut sebagai sebuah ide awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahun 2002 KPK didirikan, UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertegas Pendirian KPK. Selain itu pendirian KPK didasari ketidapercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum yang ada saat itu dinilai cukup kotor, sehingga diragukan kemampuannya menangkap koruptor.

 

Tahun 2004 Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh ditangkap KPK.

Tahun 2006 Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur. Sjahriel Darham Gubernur Kalimantan Selatan, Abubakar Rahmad Bupati Dompu, Hendi Boedoro Bupati Kendal, Syaukani HR Bupati Kutai Kartanegara, menyusul Jejak Abdullah Puteh mengenakan serangam Orange.

Tahun 2007 KPK tercatat telah menangkap 7 (Tujuh) Kepala Daerah diantaranya Baso Amirudin Maula, Walikota Makassar. Abdillah, Walikota Medan disusul pula oleh wakilnya Ramli. Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan, Agus Supriadi Bupati Garut, Vonnie A Panambunan Bupati Minahasa Utara dan Saleh Djasit Gubernur Riau.

 

Tahun 2008 KPK mengawali penangkapan terkait kasus Korupsi kepala daerah Bupati Lombok Barat, Iskandar. Lalu  Bupati Yapen Waropen Daud Soleman Betawi, Bupati Aceh Tenggara Armen Desky, Walikota manado Jimmi Rimba Rogi dan terakhir Samsuri Aspar Wakil Bupati Kutai Kartanegara menyusul jadi pesakitan KPK.

 

Selanjutnya tahun 2009 KPK melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) kepala daerah diantaranya Ismunarso, Bupati Situbondo. Jules F Warikar, Bupati Supiori, HA Hamid Rizal (Mantan Bupati Natuna). Dusul juga oleh Walikota Natuna yang sedang menjabat saat itu H Daeng Rusnadi. Arwin AS Bupati Siak, Indra Kusuma Bupati Brebes dan Syahrial Oesman, (Mantan Gubernur Sumatera Selatan) tak ketinggalan memenuhi catatan hitam dibuku KPK.

 

Tahun 2010 KPK hanya menangkap 3 orang kepala daerah, Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo jadi kepala daerah pertama yang ditangkap KPK pada tahun ini. Disusul Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan Bupati Nias, Binahatib Baeha.

 

Setelah pada tahun 2010 Bupati Nias ditangkap KPK, tahun 2011 Bupati Nias Selatan menyusul juga ditangkap untuk mengenakan rompi orange. Selanjutnya Nurman Effendi Bupati Seluma dan Robert Edison Siahaan (mantan Walikota Pematang Siantar).

 

Tahun 2012 tercata 4 (empat) kepala daerah tertangkap KPK, Soemarmo Hadi Saputro (walikota Semarang), Aat Syafaat (Mantan Walikota Cilegon), Jefferson Soleiman Montesoeu Rumajar (Walikota Tomohon) dan Arman Batalipu (Bupati Buol) adalah hasil tangkapan KPK terhadap kepala daerah di tahun ini.

 

Tahun selanjutnya 2013 KPK kembali melakukan terhadap 4 (empat) kepala daerah antara lain, Muhammad Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Dada Rosada (Walikota Bandung), Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas) dan Rusli Zainal (Gubernur Riau).

 

Memasuki tahun politik 2014 jumlah penangkapan KPK terhadap kepala daerah terkait kasus Korupsi bertambah signifikan. Tercatat KPK menangkap 14 kepala daerah ditahun ini. Kepala daerah yang tertangkap antara lain, Ikmal Jaya (Walikota Tegal), Ilham Arief Siradjudin (Walikota makassar), Rachmat Yasin (Bupati Bogor), Romi Herton (Walikota Palembang), Yesaya Nombuk (Bupati Biak Numor), Ade Swara (Bupati Karawang), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Amir Hamzah (Wakil Butapi Lebak), Zaini Arony (Bupati Lombok Barat), H Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Marthen Diratome (Bupati Sabu Raijua), Ratu Atut Choisiyah (Gbernur Banten), Barnabas Suebu (Gebernur Papua), Annas Maamun (Gebernur Riau).

 

Tahun 2015 kerja KPK menangkap kepala daerah tak berhenti, ditahun ini 4 (empat) kepala daera dijebloskan ke Jeruji besi. Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara), Budi Antoni Aljufri (Bupati Empat Lawang), Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai) dan Pahri Azhari (Bupati Musi Banyu Asin).

 

Tahun 2016 KPK mengawali penangkapan terhadap Bupati subang, Ojang Suhandi. Selanjutnya Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), Yan Anton Ferdian (Bupati Banyu Asin), Bambang Irianto (Walikota Madiun),  Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus), Samsu Umar Abdul Samiun (Bupati Buton), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Atty Suharti Tohija (Walikota Cimahi) dan Sri Hartini (Bupati Klaten).

 

Tahun 2017 delapan kepala daerah ditangkap KPK, diawali penagkapan terhadap Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu). Penangkapan berlanjut pada Siti Masitha (Walikota Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Bupati Batubara), Eddy Rumpoko (walikota Batu), TB Iman ariyadi (Walikota Cilegon), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara),  Aswad Sulaiman (Bupati Konawe), Masud Yunus (Walikota Mojokerto).

 

Mendekati Pemilu Tahun 2018 ini menjadi tahun paling banyak KPK menangkap Kepala Daerah, terlebih sejak adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tercatat 26 kepala daerah telah ditangkap KPK termasuk Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon yang baru-baru ini ditangkap. Dimulai dari Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah), Rudy Erawan (Bupati Halmahera Timur). Zumi Zola (Gubernur Jambi), Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang), Marianus Sae (Bupati Ngada), Imas Aryum Ningsih (Bupati Subang), Mustafa (Bupati Lampung Tyengah), Adriatma Dwiputri (Walikota Kendari), Asrun (Mantan Walikota Kendari), Ahmad Dihadat Mus (Bupati Keulauan Sula), Moch Anton (Walikota Malang), Abu Bakar (Bupati Bandung Barat), Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto), Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan), Agus Feisal Hidayat (Bupati Buton selatan), Tasdi (Bupati Purbalingga), Syahri Mulyo (Bupati Tulung Agung), Muh Samanhudi Anwar (walikota Blitar), Ahmadi (Bupati Bener Meriah), Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh), Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Ratu), Zainudin Hasan (Bupati Lampung Selatan), Setiyono (Walikota Pasuruan), Rendra Kresna (Bupati Malang), Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi), Sunjaya Purwadi Sastra (Bupati Cirebon).

 

Jika kita perhatikan dari data tahun penangkapan kepala daerah dan jumlah kepala daerah yang tertangkap seolah membuat pola sendiri. Dimana pada tahun-tahun politik jumlah penanagkapan kepala daerah oleh KPK adalah yang terbanyak atau meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus tahun pemilu 2 periode terakhir, jumlah penangkapan kepala daerah tahun 2014 adah 14 orang kepala daerah dan 2018 ini menunnjukan angka yang lebih mencengangkan 26 kepala daerah tertangkap KPK. Hingga saat ini sejak KPK berdiri tercatat sudah 100 kepala daerah/mantan kepala daerah tertangkap KPK, Bupati Cirebon adalah kepala daerah ke-100 yang ditangkap KPK.

 

Selain itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) bisa jadi faktor lain yang menyebabkan kepala daerah begitu ramai ditangkap KPK. OTT seakan jadi senjata baru bagi KPK dalam menangani kepala daerah-kepala daerah yang bermasalah dan menyimpang dalam menjalankan tugasnya. Data ini adalah pelajaran bagi kepala daerah yang sedang menjabat agar menggunakan jabatannya dengan benar. Begitu banyak yang telah salah jalan hingga tertangkap KPK dan menjadi pesakitan sebagai narapidana. Selanjutnya mari ingatkan pimpinan-pimpinan kita di daerah agar uang banyak yang dihamburkan untuk pesta rakyat bernama pilkada tak terbuang sia-sia.

 

*Penulis Adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bengkulu Jurusan Sosial Politik Prodi Ilmu Komunikasi.

Comments
Loading...