Unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” viral di media sosial sejak Senin (1/9/2025). Sejumlah artis, musisi, dan influencer mengunggah desakan ini secara serentak di akun mereka, sehingga langsung menyedot perhatian publik.
Beberapa figur yang ikut menyuarakan di antaranya komedian Soleh Solihun, aktor Lukman Sardi, grup musik Efek Rumah Kaca, hingga kreator konten Andovi da Lopez. Mereka menekankan bahwa poin-poin dalam tuntutan ini bukan dibuat oleh kelompok atau individu tertentu, melainkan rangkuman dari aspirasi publik yang beredar luas dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam keterangannya, “17+8 Tuntutan Rakyat” disebut lahir dari kombinasi desakan masyarakat sipil, hasil demonstrasi buruh pada 28 Agustus, hingga dokumen yang dihimpun oleh YLBHI dan 211 organisasi masyarakat sipil. Sejumlah akademisi, mahasiswa, serta gerakan reformasi di platform Change.org juga turut menyumbang poin-poin dalam daftar tersebut.
Influencer Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella menjadi pihak yang merangkum tuntutan-tuntutan itu, sebelum akhirnya dibagikan secara masif oleh publik figur lain.
Menurut komedian Soleh Solihun, pemerintah perlu memperhatikan serius aspirasi ini.
“Kan kemaren katanya rakyat diminta percaya sama pemerintah, nah coba deh dengerin dulu beberapa keinginan rakyat. Kalau bisa diwujudkan, harusnya mah kepercayaan dari rakyat mudah didapat,” tulis Soleh.
Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek (1 minggu) dan 8 poin jangka panjang (1 tahun). Fokus utamanya ada pada transparansi, reformasi, serta empati pemerintah terhadap kondisi rakyat.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (batas akhir 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo:
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demo 28–30 Agustus.
Tugas DPR:
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
Publikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik:
Pecat atau beri sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Polri:
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
