Keenam, menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah maupun OPD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Ketujuh, menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan kedelapan, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
Fokus pra evaluasi AKIP 2023 dengan memastikan tujuan/sasaran strategis, berdampak pada capaian organisasi dan sektor prioritas saat ini seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi dan inflasi, mempersiapkan unit kerja/perangkat daerah yang berperan dalam mendorong seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi dan juga inflasi, memastikan program, kegiatan, penggunaan APBN/APBD berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
Dokumen yang dipersiapkan adalah Renstra 2018-2023, Renja 2023, perjanjian kinerja tahun 2023 (Eselon II, lll dan lV), rencana aksi tahun 2023, Cascading kinerja, realisasi capaian kinerja triwulan l,ll, perbandingan efisiensi anggaran dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 serta laporan/matrik tindakan lanjut hasil rekomendasi evaluasi internal.
Ikut hadir, Kepala Disdikbud, H Dian Chandera, Kepala DP3APM, Heri Suryanto, Inspektur, H Resta Irwan Putra, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria, Kepala Disperindag, H Surya Darma, Sekretaris Disdukcapil, Muhammad Ikbal dan Sekretaris Diskominfotiksan, Misno.(*/Acm).
Halaman : 1 2
