Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Medsos

Tuesday, 2 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Tangkap serta proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan kekerasan maupun pelanggaran hukum.

Tugas TNI:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Nyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Baca Juga  Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan BWI Awards Kategori Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.

Ambil langkah darurat mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (batas akhir 31 Agustus 2026)

Bersihkan dan lakukan reformasi DPR besar-besaran, audit anggota, perketat syarat, tetapkan KPI kerja, dan hapus perlakuan istimewa.

Baca Juga  Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025

Reformasi partai politik, kuatkan pengawasan eksekutif dengan laporan keuangan terbuka, serta pastikan fungsi oposisi berjalan.

Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.

TNI kembali ke barak sepenuhnya tanpa pengecualian.

Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

Baca Juga  Pj Wako Dukung Program Presiden Asta Cita

Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara.

“17+8 Tuntutan Rakyat” kini menjadi simbol perlawanan publik terhadap praktik politik dan pemerintahan yang dianggap abai. Meski belum ada respons resmi dari pemerintah, derasnya dukungan publik melalui media sosial menunjukkan bahwa desakan ini akan terus bergema dalam waktu dekat.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Upaya Jalankan Reforma Agraria yang Pro Rakyat, Menteri Nusron: Kami Belum Teken Satu pun Perpanjangan HGU
Kementerian ATR/BPN Ucapkan Selamat Memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia
Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Kolaborasi dengan IPPAT untuk Percepatan Transformasi Layanan Pertanahan
Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak
Menteri ATR/BPN Hadiri Rakor Percepatan Pembangunan Akses Stasiun KCJB Karawang
Kementerian ATR/BPN dan Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Banjir di Bali, Pemerintah Pastikan Respons Cepat
Lantik Pejabat Struktural, Menteri ATR/BPN: Layani Masyarakat dengan Hati, Bukan Transaksi
Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025

Berita Terkait

Monday, 29 September 2025 - 03:53 WIB

Upaya Jalankan Reforma Agraria yang Pro Rakyat, Menteri Nusron: Kami Belum Teken Satu pun Perpanjangan HGU

Sunday, 28 September 2025 - 03:28 WIB

Kementerian ATR/BPN Ucapkan Selamat Memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia

Tuesday, 23 September 2025 - 03:21 WIB

Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Kolaborasi dengan IPPAT untuk Percepatan Transformasi Layanan Pertanahan

Friday, 19 September 2025 - 22:58 WIB

Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak

Friday, 19 September 2025 - 22:55 WIB

Menteri ATR/BPN Hadiri Rakor Percepatan Pembangunan Akses Stasiun KCJB Karawang

Berita Terbaru