Angka ini melonjak tinggi dibandingkan dengan catatan pada 2022 silam yang baru tembus 76 persen.
Pertumbuhan positif juga terlihat dari angka pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK).
“Keberpihakan dalam pengadaan barang dan jasa untuk UMKK tahun 2022 tercatat 36,1 persen. Alhamdulillah hingga 27 Oktober 2023, realisasinya sudah 37,6 persen. Meski dalam catatan di Inpres 2022 minimal harus 40 persen pada 2023,” ucapnya.
Lebih lanjut Hedrar menambahkan, di 2023 rencana umum pengadaan (RUP) mencapai Rp 1.174,56 triliun. Di antaranya ada Rp 810,92 triliun yang melibatkan penyedia. Dari sana, realisasinya sudah tembus 65,3 persen atau sebesar Rp 529,51 triliun.
“Masih ada 34,7 persen rencana penyedia yang belum terealisasi. Kami optimis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di 2023 bisa kami catatkan angka lebih positif lagi
Halaman : 1 2
