“Kita sudah memiliki data. Jadi kita petakan saja masing-masing kecamatan dan kelurahan, program apa yang cocok untuk diterapkan, apakah menggunakan pengurangan beban, peningkatan beban atau dengan kartu miskin,” ujarnya.
Selain itu Pemkot Lubuklinggau juga mempunyai KUR dan program UMKM. Ini termasuk peningkatan pendapatan, namun perlu dioptimalkan lagi.
Ada sekitar 55 kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan apa-apa dan mereka itu termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
Kondisi ini harus dilakukan tindakan, apakah melalui peningkatan pendapatan, pengurangan beban, pembangunan sanitasi atau beda rumah sesuai porsi anggaran.
Untuk Dinas Kominfotiksan, Pj Wako meminta untuk mendata angka kemiskinan selain melakukan publikasi karena Diskominfo adalah wali data yang harus bersinergi dengan BPS dan Bapedalitbang sehingga kedepan perencanaan betul-betul lebih baik lagi.
Materi disampaikan Koordinator Kelompok Asisten Sosial Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nur Budi Handayani, Kepala BPS Kota Lubuklinggau, Hj Chairanita Kurniarita dan Sekretaris Dinsos Lubuklinggau Faisal,SP
Ikut hadir dalam rakor tersebut, Pj Sekda, H Tamri, Asisten dan kepala OPD.(*/Acm).
Halaman : 1 2
