LUBUKLINGGAU-Staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H Hendri Hermani mengikuti rapat koordinasi (Rakor) akurasi data penerima bantuan sosial via zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau, Selasa (5/9/2023).
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk pemadanan data, agar pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya karena Kemensos meyakini data pemerintah daerah failed (tidak akurat).
Menurutnya, setiap daerah harus melakukan verifikasi data dan selanjutnya akan dievaluasi kembali oleh Kemensos. Intinya bagi masyarakat yang layak menerima bansos akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kenapa ada pemadanan data karena berdasarkan temuan BPK, terdapat data penerima bansos tersebut seorang PNS, termasuk dalam BPJS tenaga kerja dan ada juga temuan duplikasi penerimaan jaminan kesehatan.
Daerah harus mengevaluasi apakah data penerima bansos sekarang masih layak sebagai penerima atau sudah tidak lagi sehingga ada transparansi sekaligus menjaga integritas data bansos itu sendiri.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
