Staf Ahli I Ikuti Rakor Akurasi Data Penerima Bansos

LUBUKLINGGAU-Staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H Hendri Hermani mengikuti rapat koordinasi (Rakor) akurasi data penerima bantuan sosial via zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau, Selasa (5/9/2023).

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk pemadanan data, agar pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya karena Kemensos meyakini data pemerintah daerah failed (tidak akurat).

Menurutnya, setiap daerah harus melakukan verifikasi data dan selanjutnya akan dievaluasi kembali oleh Kemensos. Intinya bagi masyarakat yang layak menerima bansos akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kenapa ada pemadanan data karena berdasarkan temuan BPK, terdapat data penerima bansos tersebut seorang PNS, termasuk dalam BPJS tenaga kerja dan ada juga temuan duplikasi penerimaan jaminan kesehatan.

Daerah harus mengevaluasi apakah data penerima bansos sekarang masih layak sebagai penerima atau sudah tidak lagi sehingga ada transparansi sekaligus menjaga integritas data bansos itu sendiri.

Pasa 2021 sampai 2022 tak ada lagi temuan penerima bansos yang tidak mempunyai NIK.

“Pencapaian bersama per Agustus 2023 perbaikan daerah 41.377.528, data non ops/ditidurkan 68.211.528, usulan baru 21.072.271, penerima bansos hasil usulan baru 15.294.921, diusulkan masuk DTKS 4.473.322, diusulkan mendapatkan PBI 1.118.903, diusulkan mendapatkan sembako 117.225, diusulkan mendapatkan PKH 68.249, diusulkan namun tidak dapat diproses 226.842, dinyatakan tidak layak oleh daerah 6.276.788 sedangkan potensi kerugian negara perbulan Rp. 523.651.032.000”.

“Hasil evaluasi Agustus 2023 penerima sembako dan PKH 137.981, hasil evaluasi Juli 2023 penerima sembako dan PKH 4.305, hasil PDTT dan LK-BPK 2022 penerima sembako dan PKH 1.340 sedangkan potensi kerugian negara per bulan Rp. 140.911.072.000”.

Kemensos hanya mengesahkan data dari daerah, namun tetap akan melakukan kroscek secara langsung data penerima tersebut.

Ikut hadir dalam rakor, perwakilan Inspektorat, BPKAD, Disdukcapil, Disnaker, Dinsos, Dinkes dan camat.