LUBUKLINGGAU-Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, Herdawan mengikuti rapat evaluasi pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2023 via zoom meeting di Command Center Lt.4 Gedung Perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Rabu (31/5/2023).
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan dalam sambutannya mengatakan evaluasi ini merupakan program pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan di sejumlah wilayah yang memang kekurangan tenaga kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskannya, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diantaranya tercantum mengenai gaji dan tunjangan PPPK.
Dalam evaluasi ini juga dibahas mengenai jumlah kebutuhan nakes yang secara menyeluruh dan bagaimana penerapan prosesnya, sistemnya serta bagaimana solusi terkait penganggaran kebutuhan PPPK dalam wilayah pemerintah daerah (Pemda).
Sementara itu, Koordinator Substansi Kesehatan SUPD III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Arifin Effendy Hutagalung menjelaskan pentingnya komitmen Pemda dalam pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan PPPK sebagai upaya pencapaian target indikator SPM Bidang Kesehatan.
Urusan pemerintah konkuren pelayanan dasar wajib diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan, masyarakat dan sosial.
Selain Asisten III, turut hadir mendampingi Sekretaris BKPSDM, Medhioline Sapta Windu, Kasubbid Verifikasi Perbendaharaan BPKAD, Hendra Indrianto, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM, Denny Nofriyansyah, Perwakilan Bidang Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Any Mulyati dan Fatmawati. (*/jsh)
