Lubuklinggau Masuk Nominasi Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

LUBUKLINGGAU-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) kepegawaian BKN tahun 2023 via zoom meeting bertempat di Command Center (CC) Perkantoran Wali Kota Lubuklinggau, Selasa (30/05/2023).

Secara nasional rakor kepegawaian BKN tahun 2023 dilaksanakan di Bandung dengan mengusung tema Talent Management 2030 : Smart, Agile and Empathy.

Kepala BKN pusat, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya mengatakan tema Smart, Agile and Empathy mengandung makna tersendiri. Smart disini tak hanya diartikan sebagai kompetensi berpikir tapi juga turun menjadi aksi (smart action, Smart delivery). Jadi tidak berhenti pada tataran konseptual dataran ide gagasan saja, melainkan dataran kebijakan dan implementasinya.

Selanjutnya Agile diartikan dengan lincah. Lincah disini bukan hanya manusianya yang lincah tapi organisasinya, karena salah satu konsep dari dynamic governance adalah kita baru bisa menggunakan digital secara maksimum (networking system) kalau organisasi dan manajemennya sudah profesional.

Terakhir Empathy, diartikan kita bekerja untuk masyarakat bukan untuk diri sendiri. “Kita menjadi efisien dan efektif bukan untuk birokrasi, tapi untuk melayani masyarakat (United People). Kita perlu berempati kepada mereka sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat, implementasi dan delivery dari kebijakan itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dalam kesempatan tersebut mengatakan saat ini berbagai organisasi internasional mengukur tingkat tata kelola pemerintahan setiap negara untuk melihat tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintah terutama berkaitan dengan pelayanan publik dan iklim regulasi yang mampu mendorong daya tarik investasi.

Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level sebagai salah satu faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan.

Lebih lanjut Wapres mengemukakan pemilihan tema manajemen talenta sangat relevan dengan agenda transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Kebijakan manajemen talenta dapat menjadi instrumen efektif untuk memilah dan memilih calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi. Indonesia tak hanya berdaya saing unggul dan handal tetapi juga cerdas, lincah dan memiliki empati yang menandakan kecerdasan emosional terbaik, ini juga harus diciptakan secara terukur.

Oleh karena itu kata Wapres, dirinya ingin menyampaikan empat hal penting, yakni pertama perkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional, petakan kendala yang dihadapi dalam empat tahun terakhir, baik di level nasional maupun daerah.

Kedua, rumuskan langkah-langkah aspek regulasi jika belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.

Ketiga, para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat pencegahan serta pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kewenangan serta pola hidup sederhana.

Dan keempat, agar kebijakan manajemen talenta nasional juga memperhatikan peran strategis ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 agar senantiasa menjunjung sikap netralitas dan profesional dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi sesuai peran dan tanggungjawabnya.

Dalam rakornas tersebut, BKN juga mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN.

Dan Kota Lubuklinggau masuk nominasi kategori implementasi penerapan manajemen kinerja, pemerintah kota tipe sedang.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H Hendri Hermani, Kepala BKPSDM, Yulita Anggraini, Kepala Diskominfotiksan, M Johan Imam Sitepu, dan OPD terkait. (*)