Pj Wako Keamanan Pangan, Program Prioritas Nasional

Wednesday, 8 May 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LUBUKLINGGAU-Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa mengatakan keamanan pangan adalah program prioritas nasional dan menjadi fokus BPOM di tiga wilayah yakni Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara advokasi kegiatan keamanan pangan terpadu di Auditorium Bukit Sulap Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Rabu (8/5/2024).
Menurutnya, Pemkot Lubuklinggau memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena diyakini mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang makanan yang aman, sehat, bebas dari formalin, jajanan pengawet serta unsur kimia yang membahayakan bagi kesehatan konsumen.

Beberapa bulan lalu sambungnya, telah dilakukan peninjauan dan inspeksi keamanan pangan oleh BPOM dengan tujuan untuk memastikan bahwa makanan tersebut dalam keadaan aman sebelum dipasarkan.
Dikatakannya, Kota Lubuklinggau adalah pusat perdagangan dari daerah tetangga seperti Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
Kota Lubuklinggau memang bukan penghasil sayur-sayuran maupun kebutuhan pokok lainnya, namun transaksi perdagangan dilakukan di Kota Lubuklinggau.

Baca Juga  Pj Wako Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi

Terkait perdagangan kecil atau UMKM seperti penghasil tahu, tempe, mie telah dilakukan pembinaan secara rutin melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin).
Bahkan baru-baru ini lanjut dia, Pemkot Lubuklinggau bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Perseroan Perorangan sehingga UMKM memiliki status badan hukum. Tahun lalu ada 100 UMKM yang sudah memiliki PP sedangkan tahun ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melaporkan sejumlah UMKM juga sudah mendapatkan status badan hukum.
UMKM yang bergerak di bidang makanan atau bahan pangan selain sudah berbadan hukum secara keamanan pangannya aman dari BPOM seperti di Indomaret dan Alfamart.
“UMKM yang ada di Kota Lubuklinggau juga harus mengikuti seperti itu agar tidak merasa khawatir jika dicek oleh BPOM terkait apa yang dipasarkan,” sarannya.

Pasar tradisional di Kota Lubuklinggau merupakan pasar potensial, apabila ada terdapat unsur-unsur kimia dan zat berbahaya akan segera ditindak oleh BPOM.
Kadis Perdagangan dan Industri diharapkan dapat berkoordinasi dengan BPOM agar sinergitas keamanan pangan secara nasional dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Plt Kepala Balai Besar BPOM Palembang, Tedy Wirawan menyampaikan kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia. Bentuk kegiatannya ada tiga, pertama gerakan pangan desa, kedua pasar aman pangan dan pangan jajanan anak sekolah.
Ikut mendampingi Pj Wako, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, HWiwin Eka Saputra dan Kepala DP3APM, Heri Suryanto.(*/Acm)

Facebook Comments Box

Baca Juga  Pj Wako Serahkan Bonus Atlet Berprestasi KONI dan NPCI

Berita Terkait

Pj Wako Terima Penghargaan dari KASN
Pj Wako Tinjau UKK Imigrasi Kelas ll Non TPI Muara Enim di Kota Lubuk Linggau
Pj Wako Hadiri Acara Penyerahan Bantuan Kendaraan Roda Tiga * Dari Kementan RI
RAPBD 2025 Disahkan Jadi APBD * Selanjutnya Dievaluasi Pemprov
Pj Wako Buka Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN
Pj Wako Hadiri Pemusnahan BB di Kejari Lubuk Linggau
Kota Lubuklinggau Masuk 10 Kota Terendah Angka Inflasi Bulan Agustus 2024
Guna Peningkatan Layanan Publik, Pemkot Lubuk Linggau Hadirkan Sekjen Ombudsman

Berita Terkait

Friday, 13 September 2024 - 14:15 WIB

Pj Wako Terima Penghargaan dari KASN

Thursday, 12 September 2024 - 17:00 WIB

Pj Wako Tinjau UKK Imigrasi Kelas ll Non TPI Muara Enim di Kota Lubuk Linggau

Wednesday, 11 September 2024 - 15:46 WIB

Pj Wako Hadiri Acara Penyerahan Bantuan Kendaraan Roda Tiga * Dari Kementan RI

Wednesday, 11 September 2024 - 15:42 WIB

RAPBD 2025 Disahkan Jadi APBD * Selanjutnya Dievaluasi Pemprov

Wednesday, 11 September 2024 - 15:36 WIB

Pj Wako Buka Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN

Berita Terbaru