Ia juga menyoroti masih rendahnya akurasi data peta yang digunakan saat ini, yang masih mengandalkan skala 1:1.000.000. “Solusinya adalah melalui One Map Policy, yaitu peta skala 1:5.000. Untuk Pulau Sulawesi, peta ini sudah tersedia dan bisa dipertanggungjawabkan dengan akurasi tinggi,” tambahnya.
Menteri Nusron menargetkan tahun ini pihaknya bersama Kementerian Kehutanan dapat menyelesaikan pemetaan tapal batas hutan dan non-hutan (APL) di Pulau Sulawesi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR RI mendukung penuh langkah percepatan Kebijakan Satu Peta sekaligus perbaikan tata ruang nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPR RI juga mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Selain itu, DPR RI akan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada penutupan paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 2025,” ungkap Dasco.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika bersama perwakilan petani.
Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Dengan kebijakan yang pro rakyat ini, Reforma Agraria diharapkan benar-benar menjadi jalan mewujudkan distribusi tanah yang lebih adil, berpihak pada petani, serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Halaman : 1 2
